Seluruh Pejabat Eselon II dan III Rohul Diperintahkan untuk Segera Menyampaikan LHKPN

144
0
SHARE
Seluruh Pejabat Eselon II dan III Rohul Diperintahkan untuk Segera Menyampaikan LHKPN

Laporan LHKPN

PASIR PENGARAIAN, Rohultoday.ID - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) H Abdul Haris S.Sos, M.Si, menginstruksikan semua pejabat eselon II dan III di Pemerintah Kabupaten Rohul untuk segera menyerahkan Laporan Aset Resmi Negara (LHKPN).

Jika pejabat itu tidak mengisi formulir atau menyerahkan LHKPN secara online, kata Sekretaris Abdul Haris, maka orang yang bersangkutan akan dievaluasi dan dikenai sanksi dari pimpinan.

Abdul Haris mengatakan, bahwa sudah menjadi kewajiban bagi administrator negara untuk menyerahkan LHKPN sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Baca Juga : Bupati Sukiman Ngopi Bareng Warga Disurga

Kemudian, kewajiban tersebut juga diatur dalam Keputusan KPK Nomor: KEP.07 / KPK / 02/2005 tentang Tata Cara Registrasi, Pemeriksaan dan Pengumuman LHKPN. Dengan ketentuan itu, penyelenggara negara berkewajiban untuk diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat. Dan harus melaporkan asetnya pada saat kantor pertama, mutasi, promosi, dan pensiun.

"Kami telah menyurati ke seluruh OPD Rohul terutama untuk pejabat eselon II dan III di pemerintah Kabupaten Rohul, sehingga mereka akan segera menyerahkan LHKPN melalui aplikasi online. Adminnya berada di Badan Pegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Rohul," jelas Sekretaris Daerah Rohul H Abdul Haris, S.Sos, M.Si kemarin sore.

Sekretaris Abdul Haris juga mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Rohul telah memberikan tenggat waktu bagi pejabat eselon II dan III untuk menyerahkan LHKPN secara online melalui aplikasi yang ada, paling lambat 31 Maret 2019.

Baca Juga : Disdukcapil Targetkan 4000 KTP-el Siap Dicetak hingga 20 Maret 2019

"Kami berharap bahwa, pada tanggal 31 Maret 2019, semua pejabat eselon II dan III dalam pemerintahan Kabupaten Rohul akan menyelesaikan semua penyerahan LHKPN, melalui aplikasi online. Karena itu disurati untuk masing-masing OPD Rohul. Saat ini sanksi belum ada, dan itu tergantung pada kepemimpinan. Setelah 31 Maret 2019 mendatang jika mereka belum menyampaikannya, maka tentu saja akan dievaluasi dan kemungkinan sanksi dari pimpinan, "kata Sekretaris.

Disebutkan Sekda, bahwa penyerahan LHKPN telah menjadi kewajiban ASN, untuk melaporkan asetnya. Sehingga pejabat eselon II dan III segera membuat dan menyerahkan LHKPN.

Baca Juga : Bupati Sukiman Bantu Alat Pengolah Minyak Serai di Teluk Aur

''ASN yang telah diberikan pelatihan sebagai admin, untuk membantu para pemimpin mereka dan pejabat Eselon III dalam menyusun LHKPN, '' berharap LHKPN dilaporkan setiap tahun ke KPK Republik Indonesia.

Menurutnya, pentingnya pelaporan LHKPN adalah upaya mendukung aparat yang bersih dan upaya mencegah korupsi.

"LHKPN mencantumkan semua aset Administrator Negara sebagaimana diuraikan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh KPK-RI. LHKPN tidak hanya mencakup aset penyelenggara negara, tetapi juga keluarga inti seperti pasangan dan anak-anak yang masih menjadi tanggung jawab mereka, 'katanya. (Fjr)