Home Pemerintahan P2TPA Rohul Siap Memberikan Pelayanan Pendampingan

P2TPA Rohul Siap Memberikan Pelayanan Pendampingan

46
0
SHARE
P2TPA Rohul Siap Memberikan Pelayanan Pendampingan

Sekretaris Dinsos P3A Rohul Foto bersama usai Sosialisasi P2TP2A di Gelora Bhakti

PASIR PENGARAIAN, Rohultoday.ID - Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Disos P3A) Rohul menghimbau ke seluruh masyarakat di 16 kecamatan se Rohul, dapat memanfaatkan keberadaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TPA) Rohul.

Nantinya, bila ada permasalahan berkaitan dengan perempuan dan anak. Karena P2TP2A sendiri, berperan berikan pendampingan dan melindungi perempuan serta anak yang mengalami permasalahan dari hal yang dapat membahayakan kehidupan dan masa depannya.

Itu ditegaskan Plt Kepala Dinsos P3A Rohul Ir M.Ruslan Msi, melalui Sekretaris Disos P3A Rohul April Liyadi SE M.Si, Jumat (30/11/2018). Diakuinya, bahwa Dinsos P3A Rohul sudah lakukan sosialiasi tentang keberadaan P2TP2A dan pembentukan Satgas P2TP2A Rohul, Senin (26/11/2018) di Hotel Gelora Bhakti Pasir Pangaraian.

Disosialisasi tersebut, juga diundang Camat se-Rohul, perwakilan Tokoh Masyarakat, PKK Kecamatan, Pengurus Forum Anak Kecamatan dan Kabupaten serta Organisasi Wanita di Rohul.

Keberadaan P2TP2A di bawah koordinasi Dinsos P3A Rohul, menurut April, memberikan pengetahuan ke seluruh peserta agar dapat mengetahui kondisi perempuan dan anak yang mengalami permasalahan serta kebutuhannya.

‘’P2TPA Rohul siap berikan pendampingan kepada masyarakat yang membutuhkan dalam membantu penyelesaian permasalahan perempuan dan anak secara cepat dan tepat,’’ jelasnya.

Diakui April lagi, bahwa peran P2TPA Rohul dapat melindungi perempuan dan anak yang mengalami permasalahan baik dalam rumah tangga maupun di lingkungan masyarakat. Berharap, jika ada masyarakat yang membutuhkan bantuan P2TP2A, untuk dapat datang ke Kantor Dinsos P3A Rohul, untuk pendampingan dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah antara pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota, mengamanatkan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menjadi urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota, terutama terkait dengan pelaksanaan pelayanan dasar,” ucapnya.

Sesuai PP tersebut, maka setiap pemerintah daerah baik provinsi dan kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya perempuan dan anak melalui lembaga pelayanan terpadu seperti P2TP2A atau lembaga sejenisnya. (Ary)