Loading...

Kebun Plasma Tak Terawat, PN Sidang Setempat di PT AMR

131
SHARE
Kebun Plasma Tak Terawat, PN Sidang Setempat di PT AMR

Ilustrasi perkebunan sawit PT AMR

KEPENUHAN - Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian (PN), bersama dengan penggugat dan tergugat mengadakan sidang setempat atau pemeriksaan setempat (PS) di kebun PT. Agro Mitra Rokan (Rohul), Senin (8/4/2019).

Dalam sidang yang dipimpin oleh Majelis Hakim Irpan Hasan Lubis SH, yang beranggotakan oleh Adhika Budi Prasetyo SH, MBA, MH dan Budi Setyawan SH. Turut hadir kuasa hukum anggota Koperasi Swait Kepenuhan Timur, Andi Nofrianto SH., MH., CLA, sebagai kuasa hukum masyarakat, serta Direktur Utama (Dirut) PT. AMR, Katriana Nur.

Hadir pula Danramil kepenuhan, Kapten Inf Hendra Barus, dengan anggota, dua polsek Kepenuhan, Kepala Desa Kepenuhan Timur Azhar AS, bersama dengan ratusan anggota Koperasi Kelapa Sawit Kepenuhan Timur.

Baca Juga : 4 Pelaku Pembunuhan Janda di Rambah Samo Barat Diciduk Polisi

"Dimana terbukti bahwa penggugat, Koperasi Kelapa Sawit Kepenuhan Timur, dapat menunjukkan lahan plasma sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 363 tahun 2010," kata Andi Nofrianto, Kata kuasa hukum anggota Koperasi Sawit Kepenuhan TImur.

"Sementara itu, tergugat dalam kasus ini, PT Agro Mitra Rokan, yang secara langsung diwakili oleh Dirut saudari Katerina Nur, tidak dapat menjelaskan lokasi tanah plasma dan lahan inti, kemudian tanah yang dibangun oleh pinjaman KUR 1 dan KUR 2, "tambahnya.

Andi juga mengakui bahwa ada banyak plasma yang tidak dirawat. Alasan perusahaan adalah bahwa tanah itu tidak terurus karena pinjaman koperasi, melalui bantuan KUR yang dimiliki tertahan oleh bank BRI.

Baca Juga : Bawaslu Rohul Beri Pemahaman Surat Mandat Saksi Pemilu 2019

"Ini bertentangan dengan perjanjian kerja sama antara PT, Agro Mitra Rokan dan Koperasi Sawit Timur Jaya," katanya.

Andi Nofrianto juga mengakui bahwa sesuai dengan Keputusan Bupati Rokan Hulu : 329 tahun 2019, bahwa ada sekitar 710 rumah tangga yang terdaftar sebagai produsen plasma potensial (CPP), dari total lahan yang dikelola oleh PT. AMR adalah sekitar 4.215 hektar.

Direktur Utama PT. AMR Katriana Nur mengatakan bahwa kebun plasma KUR 2 dimiliki oleh anggota Koperasi Kelapa Sawit Kepenuhan Timur awalnya rawa. Karena terendam banjir, lahan dipindahkan ke daerah yang lebih tinggi.

Dia juga menyebutkan dana cair, KUR 2 pada 2013 dan konstruksi dimulai pada 2014. Namun, pada 2015 dana itu tenggelam dan pada 2016 Ketua Koperasi Sawit Kepenuhan Timur, yang pada waktu itu dijabat oleh Iskandar, dia tidak mau menandatangani, sehingga kredit di Bank BRI terhenti.

Baca Juga : CPNS 2019 baru Dibuka Usai Pemilu, 2018 ini Instansi Paling Diminati

"Ada 303 keluarga yang harus kita bangun, dan BRI menyatakan bahwa mereka dapat membangun 1.006 hektar," kata Katriana dan mengatakan bahwa hanya 400 KK yang telah dibangun.

Katriana juga mengakui, pada 2015, bahwa dia diundang oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Rohul, bahwa tanah tersebut dikelola oleh PT. AMR adalah Hutan Produksi milik negara yang dapat dikonversi atau HPK.

"Saya mengurus semuanya, semua data saya ada di sana, jadi jika mereka menuntutnya, saya serahkan saat ini tidak boleh, ini adalah tanah kehutanan," kata Katriana.

Majelis Hakim PN Pasir Pangaraian Irpan Hasan Lubis mengatakan bahwa, dalam persidangan, majelis hakim telah melihat subyek versi sengketa penggugat dan versi tergugat.

Irpan menyatakan, menurut versi penggugat kebun plasma, sekitar 1.200 hektar. Sementara versi terdakwa telah menunjukkan inti dan kebun plasma sekitar 4.215 hektar, termasuk 
 kebun plasma yang belum dibangun.

Baca Juga : 102 Operator, Mekanik dan Sopir Dinas PUPR di Rohul Ikuti Uji Kompetensi

"versi tergugat kebun inti itu sebagian belum dibangun, memang ada yang diambil alih masyarakat atau perusahaan. Dimana izin yang dikeluarkan HGU adalah milik tergugat," kata Irpan.

Kemudian, kata Kepala Desa Kepenuhan Timur Azhar AS, semuanya kembali ke pengadilan. Namun dari kenyataan dan kenyataan uji lapangan, implementasi pembangunan perkebunan dan lokasinya masih menjadi masalah.

Kemudian, Kades Kepenuhan Timur Azhar AS mengatakan, semuanya kembali di Pengadilan. Namun dari fakta dan realita sidang lapangan bahwa pada pelaksanaan pembangunan kebun dan lokasinya masih menjadi masalah.

Ditanya apakah anggota Koperasi Sawit Kepenuhan Timur sudah tahu dimana letak lahannya, Azhar mengakui, hingga sekarang PT. AMR tidak bersedia menunjukkan ke anggota ataupun pengurus koperasi.

Baca Juga : Gunakan Aplikasi, 1.515 Saksi Partai Golkar Siap Laporkan Hasil Suara Pemilu 2019

"Sebenarnya sesuai SK Bupati jelas‎. Karena kalau kita berbicara di hukum dan aturan, nah apa yang telah dikeluarkan pemerintah secara administrasi, sebenarnya tetap mengacu kesitu," kata Azhar.

"Karena ketidakjelasan itulah makanya ke Pengadilan dan turun ke lapangan. Sampai sekarang perusahaan tidak bisa menunjukkan, mana yang plasma, mana yang inti, mana yang KUR 1, mana KUR 2. Itu yang tidak dijelaskan sampai sekarang," tambahnya.

Kades Azhar berharap, dari kerjasama plasma tersebut, perusahaan mendapatkan luas lahannya sesuai MoU,dan masyarakat Desa Kepenuhan Timur mendapatkan kesejahteraan plasma peruntukannya. (Fjr)