BKPP Rohul Sudah Terima Hasil Partek NIP, Minggu Ini Diterbitkan SK 275 CPNS

214
0
SHARE
BKPP Rohul Sudah Terima Hasil Partek NIP, Minggu Ini Diterbitkan SK 275 CPNS

CPNS Rokan Hulu 2018 terima SK Pekan Ini

PASIR PENGARAIAN, Rohultoday.ID - Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), sudah menerima Pertimbangan teknis (Partek), Nomor Induk Pegawai (NIP) bagi 275 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Rohul yang lulus seleksi dari BKN Regional XII.

Partek NIP CPNS Kabupaten Rohul, diserahkan langsung Perwakilan BKN XII, Selasa (5/2/2019), ke Kabid Perencanaan Kepegawaian, BKPP Rohul Heni Widiastuti di Hotel Pesona Pekanbaru.

Diakui Plt Kepala BKPP Rohul Helfiskar melalui Sekretaris BKPP Rohul, Bekrim Setiawan S.STP, bahwa pertimbangan tekhnis Nomor Induk Kepegawaian (NIP), merupakan persetujuan penerbitan NIP yang diajukan BKPP Rohul ke BKN Regional XII beberapa Waktu lalu. Partek itu, merupakan dasar bagi BKPP Rohul untuk menerbitkan SK Bupati Tentang CPNS Kabupaten Rohul.

"Persetujuan teknis itu berisikan persetujuan terhadap penerbitan NIP, dengan keluarnya partek, artinya NIP CPNS sudah keluar. Otomatis kita sudah bisa terbitkan SK 275 CPNS yang lulus,"kata Bekrim, Rabu (6/2/2019).

Diakuinya, dikarenakan penerbitan SK di BKPP sudah memiliki sistem yang baik, sehingga penerbitan SK CPNS tidak membutuhkan waktu lama. Apalagi, seluruh nama CPNS yang diajukan untuk penerbitan NIP sudah diketik secara komputerisasi.

“Diperkitakan seminggu ini, SK 275 CPNS itu sudah selesai diterbitkan dan kemudian ditandatangani Bupati," ucapnya.

Kemudian, setelah SK ditandatangani Bupati kata Bekrim lagi, seluruh CPNS akan menjalani masa orientasi serta mendapatkan pengarahan khusus sebelum ditempatkan di tempat bekerja masing-masing.

"Nantinya para CPNS ini juga sudah berhak dapatkan gaji dengan besaran 80 persen dari gaji pokok mereka," jelasnya.

Selanjutnya, untuk menjadi PNS Penuh maka seluruh CPNS diberi waktu setahun, untuk menjalani masa percobaan. Agar tidak gagal menjadi CPNS, Bekrim mengingatkan ke seluruh CPNS, agar dapat menunjukan kinerja yang baik, serta tidak melanggar aturan.

"CPNS juga tidak boleh meminta pindah tugas atau mutasi selama 10 tahun, sesuai peraturan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, nomor 36 Tahun 2018 tentang kriteria penetapan kebutuhan PNS dan pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2018," papar Bekrim. (Fjr)