Bawaslu Rohul Beri Pemahaman Surat Mandat Saksi Pemilu 2019

377
0
SHARE
Bawaslu Rohul Beri Pemahaman Surat Mandat Saksi Pemilu 2019

Ilustrasi Sosialisasi saksi pemilu

PASIR PENGARAIAN - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), mensosialisasikan saksi Pemilu 2019 untuk partai politik Rohul di Rohul.

Kegiatan ini dilakukan melalui Rapat Koordinasi tentang  Saksi Pemilu 2019 di kantor Bawaslu Rohul, Desa Babussalam, Kabupaten Rambah.

Dihadiri oleh 13 pemimpin atau perwakilan Parpol dari 16 partai politik yang berpartisipasi dalam pemilu di Kabupaten Rokan Hulu, Jumat (5/4/2019) sore.

Ketua Badan Pengawas Pemilu Rohul Fajrul Islami Damsir SH, MH, mengatakan melalui Divisi Pengawasan dan Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar-Lembaga Bawaslu Rohul, Tim Kampanye Gummer Siregar S. Ag, selaku pimpinan rakor menegaskan bahwa surat mandat hanya boleh diterbitkan oleh pengurus Parpol Kabupaten dan tim Kampanye.

Sebut Gummer, Bawaslu Rohul mensosialisasikan surat mandat saksi di setiap TPS ke partai politik, sesuai dengan peraturan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Di mana di dalam Undang-undang menjelaskan bahwa saksi partai politik adalah saksi yang dipercayakan oleh partai politik untuk pemilihan DPR, DPRD kabupaten dan DPRD provinsi.

Kemudian, saksi untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, kata Gummer, surat mandat dikeluarkan oleh tim kampanye Paslon di tingkat kabupaten.

"Untuk pemilihan DPD, surat mandat (saksi) dikeluarkan oleh perorangan untuk calon anggota DPD yang bersangkutan," kata Gummer.

Gummer menambahkan bahwa Bawaslu Rohul melakukan sosialisasi surat mandat saksi kepada Partai Politik, mengingat waktunya relatif singkat, sekitar 12 hari sebelum pemilihan 17 April 2019.

"Jadi, jumlah tempat pemungutan suara adalah 1.515, dan itu bukan masalah kecil untuk mengeluarkan keputusan atau surat mandat di setiap tempat pemungutan suara, jadi mulai hari ini kita akan bersosialisasi dengan partai-partai politik untuk menyiapkan surat mandat, "kata Gummer.

Menurut aturan, kata Gummer, setiap partai politik hanya diperbolehkan menempatkan 2 saksi per TPS, tetapi hanya satu saksi yang diizinkan untuk masuk, dan diizinkan untuk bergantian.

Kemudian, seorang saksi diizinkan mengantongi dua mandat, asalkan dikeluarkan oleh Partai Politik dan Tim Kampanye kabupaten. Mengenai mandat saksi, pemilihan DPD masih dikeluarkan oleh calon anggota DPD yang bersangkutan.

Setelah Rapat Koordinasi, Bawaslu Rohul juga membagikan Buku Peserta Saksi dalam Pemilu 2019 dari pusat Bawaslu. Buku itu akan dibagikan kepada semua saksi dari partai politik yang akan mengawasi proses pemungutan suara untuk pemilihan 2019. (Fjr)